Bawaslu Gayo Lues Ajak PDGI Perkuat Kesadaran Politik dan Pengawasan Partisipatif

Blangkejeren – Bawaslu Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Gayo Lues dengan mengangkat isu “Peran Organisasi Profesi dalam Mendorong Kesadaran Politik, Menjaga Netralitas, dan Memperkuat Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Pemilu yang Jujur dan Adil.” Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam memperkuat koordinasi dan membangun sinergi dengan organisasi profesi guna meningkatkan kesadaran politik serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, Rabu 04 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues diwakili oleh Sri Yani S., S.E., M.A.P., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Gayo Lues sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H). Sementara itu, dari PDGI Cabang Gayo Lues dihadiri langsung oleh drg. Silvia Meiliza, selaku Ketua PDGI Cabang Gayo Lues.

Dalam diskusi, Sri Yani S. menyampaikan bahwa organisasi profesi memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya Pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Menurutnya, organisasi profesi tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengembangan keahlian dan solidaritas antaranggota, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membangun kesadaran politik dan menanamkan nilai-nilai demokrasi di lingkungan profesi maupun masyarakat.

“Organisasi profesi memiliki potensi besar dalam mendorong kesadaran politik masyarakat. Melalui lingkungan organisasi, para anggota dapat menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara mandiri, menghormati perbedaan pilihan politik, serta menentukan pilihan berdasarkan visi, misi, program, dan rekam jejak peserta Pemilu,” ujar Sri Yani S. dalam diskusi.

Lebih lanjut, Sri Yani S. menekankan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas dalam menghadapi dinamika politik. Ia menyampaikan bahwa kedudukan, kewenangan, fasilitas, maupun pengaruh profesional tidak seharusnya digunakan untuk mengarahkan atau menekan pihak lain agar memberikan dukungan kepada peserta Pemilu tertentu. Setiap anggota organisasi profesi tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, namun perlu menjaga sikap profesional dan menghormati kebebasan politik orang lain.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PDGI Cabang Gayo Lues, drg. Silvia Meiliza, menyampaikan bahwa organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalitas dan integritas anggotanya, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia berharap anggota PDGI dapat menjadi contoh dalam bersikap bertanggung jawab, menghormati perbedaan pilihan politik, serta menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis di tengah perbedaan pandangan politik.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya keterlibatan organisasi profesi dalam pengawasan partisipatif. Sri Yani S. menjelaskan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Anggota organisasi profesi dapat turut berperan dalam mengenali potensi pelanggaran, mencegah praktik politik uang, mengawasi penyebaran informasi yang tidak benar, serta menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, diskusi turut membahas pentingnya membangun kesadaran untuk menolak praktik politik uang serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks dan informasi provokatif melalui media sosial. Organisasi profesi diharapkan dapat menjadi salah satu sarana penyebarluasan edukasi kepemiluan sehingga nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan tidak hanya di lingkungan organisasi, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues berharap komunikasi dan koordinasi dengan PDGI Cabang Gayo Lues dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Keterlibatan organisasi profesi diharapkan dapat mendukung peningkatan kesadaran politik, menjaga netralitas dan profesionalitas, serta memperkuat pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.