Bawaslu Gayo Lues Gelar FGD “Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa” Bersama Partai Politik, Perkuat Transparansi dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Blangkejeren, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gayo Lues menggelar Focus Group Discussion (FGD)“Mediations Clinic Penyelesaian Sengketa” bersama perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024 se-kabupaten Gayo Lues, untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Kegiatan ini menghadirkan Ketua KIP Kabupaten  Gayo Lues (Khairuddin), sebagai narasumber dan Herman, S.H., (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Gayo Lues), digelar di aula kantor Bawaslu/Bawaslu Kabupaten Gayo Lues, pada Selasa 27 Okober 2026 sejak pagi sampai siang hari, menjadi forum diskusi untuk memperkuat pemahaman serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai persoalan kepemiluan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gayo Lues, Wiwin Bustami, dalam pembukaan kegiatan menekankan pentingnya menjadikan FGD sebagai ruang untuk membangun pemahaman bersama, bukan sekadar kegiatan seremonial. Penguatan koordinasi antara pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan partai politik dinilai penting untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang transparan, adil, dan berintegritas.

“Pengawasan Pemilu harus tetap mengedepankan keadilan. Kami sebagai lembaga pengawas memastikan proses dan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai ketentuan. Karena itu, pemahaman mengenai regulasi bagi para peserta di setiap tahapan sangat penting agar antara penyelenggara dan peserta bisa menciptakan demokrasi yang adil dan jujur dalam pelaksanaanya,” demikian penyampaian Ketua Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dalam kegiatan.

Dalam pemaparan materi, Herman, S.H., menjelaskan bahwa sengketa proses Pemilu dapat terjadi antara peserta Pemilu maupun antara peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu akibat keputusan yang berpotensi merugikan hak peserta. Pembahasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, serta petunjuk teknis yang berlaku.

Herman menekankan pentingnya pemahaman partai politik terhadap persyaratan pengajuan permohonan, kelengkapan dokumen dan alat bukti, serta tenggang waktu yang ditentukan. Untuk sengketa yang berkaitan dengan keputusan KPU kabupaten/kota, ketepatan waktu pengajuan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemohon.

“Penyelesaian sengketa proses Pemilu membutuhkan pemahaman regulasi, ketelitian administrasi, dan bukti yang memadai. Partai politik perlu memastikan setiap keberatan disampaikan melalui prosedur yang benar dan dalam tenggang waktu yang ditentukan agar hak-haknya dapat diperjuangkan sesuai ketentuan hukum,” Ujar Herman dalam pemaparannya.

Diskusi juga menyoroti sejumlah potensi sengketa, antara lain persoalan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dalam SIPOL, perbedaan data pencalonan, persyaratan administrasi bakal calon legislatif, pencantuman nama dalam daftar calon, perubahan daerah pemilihan, serta perselisihan terkait jadwal dan lokasi kampanye.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan dan pandangan terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu, mulai dari penguatan pengawasan terhadap potensi pelanggaran, peningkatan koordinasi dan keterlibatan partai politik dalam kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis, hingga pentingnya transparansi dan ketelitian dalam setiap tahapan, khususnya pada proses penghitungan dan rekapitulasi suara. Diskusi juga menekankan pentingnya peran saksi dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara secara cermat serta menyampaikan temuan atau keberatan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan Pemilu, dan mendorong penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Selain membahas penyelesaian sengketa, narasumber dari KIP Kabupaten Gayo Lues juga memaparkan pentingnya kolaborasi dalam pencegahan pelanggaran, transparansi penyelenggaraan, pemutakhiran data pemilih, serta koordinasi antar lembaga. Kondisi geografis Gayo Lues yang terdiri atas 11 kecamatan dan 136 kampung menjadi salah satu tantangan yang perlu diperhatikan dalam penyebaran informasi, akses komunikasi, dan pelaksanaan tahapan Pemilu. Disisi lain Ketua KIP Kabupaten Gayo Lues juga menyampaikan bahwa pasca bencana terdapat beberapa wilayah yang harus di relokasi. Oleh karenanya, ini harus menjadi perhatian bersama juga agar kedepan hal seperti ini tidak menjadi masalah dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues berharap terbangun komunikasi yang lebih baik antara pengawas Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan partai politik. Pemahaman terhadap regulasi, ketertiban administrasi, keterbukaan informasi, serta pengawasan yang partisipatif diharapkan dapat membantu mencegah sengketa dan mendukung penyelesaian persoalan kepemiluan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.