Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Gayo Lues Perkuat Kesadaran ASN terhadap Netralitas dan Pengawasan Partisipatif

5

Blangkejeren, 20 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Gayo Lues terus berupaya meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pentingnya menjaga netralitas serta memperkuat pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang diwakili oleh Sri Yani S, S.E., M.A.P., selaku Anggota/Kordiv. HP2H Bawaslu Kabupaten Gayo Lues, bersama Herianto, S.T., dan Ayi, yang merupakan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.

Dalam kegiatan tersebut, Sri Yani S, S.E., M.A.P. menjelaskan bahwa netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. ASN dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu, serta memberikan pelayanan publik secara adil tanpa membedakan pilihan politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan pentingnya profesionalitas dan netralitas ASN dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Diskusi juga membahas berbagai bentuk tindakan yang berpotensi melanggar netralitas ASN, di antaranya keterlibatan dalam kegiatan kampanye, menunjukkan dukungan kepada calon atau partai politik, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, serta menyampaikan keberpihakan melalui unggahan maupun interaksi di media sosial. Menurut Sri Yani S, perkembangan teknologi digital dan masifnya penggunaan media sosial perlu menjadi perhatian serius bagi ASN karena aktivitas di ruang digital dapat menimbulkan persepsi keberpihakan politik dan berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku.

Ia juga mengingatkan agar ASN lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama ketika berinteraksi dengan konten yang berkaitan dengan peserta pemilu atau pemilihan. Sikap berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, menyukai, maupun mengomentari konten politik diperlukan untuk menjaga profesionalitas serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dugaan pelanggaran netralitas.

Dalam kesempatan tersebut, Herianto, S.T. menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga profesionalitas dan memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab kedinasan. Ia menyoroti bahwa ASN dapat menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan netralitas, terutama ketika berhadapan dengan tekanan, ajakan, atau pengaruh dari pihak tertentu. Menurutnya, penguatan koordinasi antara Bawaslu, instansi pemerintah, dan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung terciptanya lingkungan birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik praktis.

Sementara itu, Ayi menekankan pentingnya menjaga netralitas dan independensi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas dan pelayanan publik harus senantiasa berpedoman pada standar pelayanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa dipengaruhi oleh afiliasi politik, pilihan calon, maupun kepentingan kelompok tertentu.

Selain membahas netralitas ASN, kegiatan konsolidasi ini turut menyoroti pentingnya keterlibatan ASN dan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Sri Yani S menjelaskan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dalam mengenali dan menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues mendorong peningkatan pemahaman ASN mengenai batasan perilaku yang harus dijaga selama tahapan pemilu dan pemilihan maupun dalam aktivitas sehari-hari. Penguatan kesadaran terhadap netralitas dan partisipasi dalam pengawasan diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas serta pelayanan publik yang profesional dan tidak berpihak.

Penulis : Ricky Handriana