Bawaslu Gayo Lues Dorong Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai Pengawas Partisipatif

Blangkejeren– Bawaslu Kabupaten Gayo Lues terus mendorong keterlibatan masyarakat kampung dalam pengawasan Pemilu melalui penguatan pengawasan partisipatif. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues, Selasa 29 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues diwakili oleh Sri Yani S., S.E., M.A.P. selaku Kordiv. HP2H dan berdiskusi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Gayo Lues, Dr. Sartika Mayasari, S.S.T.P., M.A. Diskusi dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan membangun pemahaman bersama mengenai pemberdayaan masyarakat kampung sebagai bagian dari pengawasan partisipatif dalam Pemilu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Gayo Lues, Sri Yani S menyampaikan posisi strategis masyarakat kampung dalam pengawasan partisipatif 

“Masyarakat kampung ini memiliki posisi yang strategis dalam pengawasan partisipatif karena berada langsung di tengah kehidupan masyarakat dan lebih dekat dengan kondisi maupun persoalan yang berkembang di lingkungannya. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menyampaikan informasi apabila menemukan adanya indikasi atau dugaan pelanggaran Pemilu,” ujar Sri Yani.

Selain berperan dalam pengawasan, masyarakat kampung juga dapat menjadi ruang untuk membangun diskusi dan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilu. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues telah memiliki Kampung Demokrasi Ulun Tanoh, Kecamatan Kuta Panjang sebagai kemitraan kampung demokrasi dalam pengawasan partisipatif.

Melalui Kampung Demokrasi tersebut, Bawaslu bersama masyarakat secara aktif berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran politik, pendidikan pemilih, serta membangun pengawasan Pemilu secara mandiri. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong masyarakat bersama-sama menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi di tingkat kampung.

Sementara itu, Dr. Sartika Mayasari menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat kampung tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan kegiatan sosial, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam Pemilu. Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar dapat menjaga pilihan politiknya serta tidak terlibat dalam praktik yang dapat memengaruhi proses demokrasi.

Diskusi juga menyoroti pentingnya mendorong masyarakat agar tidak hanya berperan sebagai peserta atau pemilih dalam Pemilu, tetapi turut mengambil bagian dalam menjaga proses demokrasi. Pengawasan partisipatif dapat dimulai dari lingkungan masyarakat sendiri, antara lain dengan tidak membiarkan praktik politik uang, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta menyampaikan dugaan pelanggaran melalui saluran yang tersedia.

Melalui konsolidasi demokrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mengembangkan pengawasan berbasis masyarakat. Pemberdayaan dan pemanfaatan jaringan kampung menjadi salah satu langkah yang dapat dikembangkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengawasan Pemilu secara berkelanjutan.