Bawaslu Kabupaten Gayo Lues dan BEM PSDKU USK Gayo Lues Bahas Bahaya Politik Uang dalam Konsolidasi Demokrasi

Blangkejeren, 15 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Gayo Lues melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PSDKU Universitas Syiah Kuala (USK) Gayo Lues sebagai upaya menyerap pandangan mahasiswa mengenai persoalan demokrasi dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues diwakili oleh Anggota/Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Herman, S.H., didampingi staf kesekretariatan, sedangkan pihak BEM diwakili oleh Indra Syahputra bersama Wakil Ketua dan staf BEM PSDKU USK Gayo Lues.

Dalam diskusi tersebut, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah praktik politik uang dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. “politik uang dapat merusak prinsip keadilan dalam kompetisi politik karena berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat melalui pemberian uang atau materi lainnya. Praktik tersebut juga dapat menggeser pertimbangan pemilih dari kualitas, kapasitas, visi, dan misi calon menjadi pertimbangan yang bersifat transaksional. Oleh karena itu, politik uang perlu menjadi perhatian bersama melalui penguatan pencegahan, pengawasan, pendidikan politik, serta penanganan terhadap dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Ujar Herman dalam diskusi.

Kordiv. PPPS turut menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur ketentuan pidana terkait praktik politik uang, antara lain dalam Pasal 515 dan Pasal 523. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan tertentu berupa pemberian atau janji uang maupun materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, beserta ancaman pidananya. Penjelasan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa bahwa politik uang bukan sekadar persoalan etika dalam berdemokrasi, tetapi juga dapat menjadi persoalan hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BEM menyampaikan pandangan bahwa politik uang berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi calon yang memiliki kompetensi dan integritas, tetapi tidak mempunyai dukungan finansial yang besar. Menurut pandangan mahasiswa, apabila persaingan politik lebih dipengaruhi oleh kemampuan memberikan uang dari pada kualitas dan kapasitas calon, kesempatan untuk memperoleh dukungan masyarakat dapat menjadi tidak setara. BEM juga mengakui bahwa pemberantasan politik uang membutuhkan proses dan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pendidikan politik, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.

Selain membahas politik uang, diskusi juga menyoroti pentingnya keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Perwakilan BEM menyampaikan bahwa kekhawatiran terhadap intimidasi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui. Menanggapi hal tersebut, Kordiv. PPPS menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti melalui temuan pengawas maupun laporan masyarakat. Laporan dapat disampaikan secara langsung ke kantor Bawaslu atau melalui layanan daring SIGAP LAPOR sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa apabila laporan dicabut karena pelapor merasa takut atau mengalami intimidasi, informasi mengenai dugaan pelanggaran tersebut masih dapat ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk apabila kemudian diperoleh dasar untuk menjadikannya sebagai temuan pengawas.

Dalam kesempatan yang sama, Kordiv. PPPS menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Gayo Lues tetap melaksanakan kegiatan pengawasan di luar tahapan Pemilu, antara lain pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Mahasiswa juga didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan data pemilih, khususnya dengan menyampaikan informasi mengenai masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Informasi tersebut dapat dikoordinasikan dengan Bawaslu untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Gayo Lues berharap terjalin komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan dengan kalangan mahasiswa dalam mengawal demokrasi. Keterlibatan mahasiswa diharapkan tidak hanya terbatas pada penggunaan hak pilih, tetapi juga diwujudkan melalui edukasi politik, pengawasan partisipatif, penyampaian informasi dugaan pelanggaran, serta pengawasan terhadap kebijakan publik setelah pejabat terpilih menjalankan tugasnya. Sinergi antara Bawaslu dan mahasiswa diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dan mendukung terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kabupaten Gayo Lues.