Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026

Bawaslu Kabupaten Gayo Lues menyelenggarakan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada Rabu (15/7/2026) di Kantor Bawaslu Kabupaten Gayo Lues. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan partisipatif.

Sebanyak 40 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka berasal dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, serta penyandang disabilitas. Keberagaman peserta diharapkan dapat memperluas jangkauan gerakan pengawasan partisipatif sekaligus mendorong lahirnya kader-kader pengawasan di berbagai komunitas.

Dalam sambutannya Anggota Bawaslu Provinsi Aceh Bapak Yusriadi menyampaikan bahwa kegiatan P2P ini merupakan agenda nasional yang dirancang dan dilaksanakan oleh Bawaslu melalui bawaslu kabupaten/kota di seluruh Indonesia, beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya peran masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan pemilu.

“Sangat penting adanya peran aktif dari masyarakat menjadi bahagian dari mata dan telinga bawaslu dalam konteks mengawasi pemilu”, ucapnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gayo Lues Wiwin Bustami dalam sambutannya mengharapkan, melalui kader pengawasan partisipatif ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengawasan pemilu dan terus melakukan pemantauan serta ikut menyampaikan informasi ke Bawaslu jika ada dugaan pelanggaran pemilu.

Sri Yani S selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Gayo Lues menyampaikan bahwa, kegiatan ini nantinya dapat menjadi motivasi bagi kader P2P dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif sehingga dapat berkreasi dan berinovasi dalam mengawasi tahapan pemilu yang akan datang.

Selama satu hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi yang disampaikan langsung oleh seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Gayo Lues. Kurikulum yang disampaikan mencakup teknis pengawasan partisipatif berbasis digital, teknis permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, teknis pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan dan pemberdayaan komunitas, strategi dan teknis pencegahan melalui pengawasan partisipatif.

Program ini juga dirancang untuk menjawab tantangan pengawasan pemilu yang semakin dinamis, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan dan pelaporan dugaan pelanggaran secara cepat, tepat, dan akuntabel.