Panwaslih Gayo Lues dan DPC PDI Perjuangan Bahas Dinamika Regulasi Pemilu dan Pengawasan Data Partai Politik

Blangkejeren, 9 Oktober 2026 – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Gayo Lues di Caffe Simpang Blangsere, Kabupaten Gayo Lues, Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Wiwin Bustami, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv. PPPS), Herman, serta Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gayo Lues, Abdussalam, yang didampingi Sekretaris DPC, Jemi’an.

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan partai politik, sekaligus menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan kepemiluan serta perkembangan regulasi yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan Pemilu mendatang.

Salah satu pembahasan dalam kegiatan ini adalah pemutakhiran data pemilih, khususnya berkaitan dengan masyarakat yang mengalami perpindahan domisili dan relokasi di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Para pihak menekankan pentingnya keakuratan data pemilih serta kejelasan persyaratan bagi masyarakat agar hak pilih dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akurasi data pemilih menjadi perhatian bersama karena ketidaksesuaian data berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Diskusi juga membahas dinamika kelembagaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aceh yang memiliki kekhususan dalam pengaturan hukumnya. Pembahasan menyoroti pentingnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan qanun. Dalam konteks tersebut, muncul pandangan mengenai perlunya penataan dan penyelarasan regulasi kepemiluan agar pelaksanaan pengawasan memiliki landasan hukum yang jelas dan sistematis.

Selain itu, para pihak bertukar pandangan mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain penyelenggaraan Pemilu, khususnya pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Perubahan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu. Diskusi turut menyinggung wacana penerapan sistem proporsional tertutup yang masih perlu dicermati berdasarkan perkembangan pembahasan regulasi kepemiluan.

Dalam kesempatan yang sama, Kordiv. PPPS menyampaikan bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues juga melaksanakan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Pengawasan tersebut mencakup empat aspek, yaitu data kepengurusan, keterwakilan perempuan, keanggotaan, dan domisili kantor partai politik. Pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang mengatur pemutakhiran data partai politik serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Pengawasan pemutakhiran data partai politik tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan untuk meminimalkan potensi permasalahan pada tahapan Pemilu mendatang, termasuk persoalan yang berkaitan dengan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Dalam diskusi tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Gayo Lues, Abdussalam, menyampaikan bahwa kantor partainya saat ini berada di ibu kota Kabupaten Gayo Lues. Ia juga menjelaskan bahwa belum terdapat perubahan susunan kepengurusan, meskipun telah dilakukan pembaruan surat keputusan (SK) kepengurusan. Pihaknya turut menyampaikan rencana untuk melakukan pemutakhiran data dan berkoordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) terkait proses pelaksanaannya.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berharap komunikasi dan koordinasi dengan partai politik dapat terus diperkuat. Pertukaran pandangan tersebut diharapkan mendukung peningkatan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan, mendorong tertib administrasi partai politik, serta memperkuat upaya pencegahan terhadap potensi permasalahan Pemilu sejak dini.